Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk

Sebaliknya jika dilakukan setelah proses pidana terjadi atau kemudian sampai putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, dan pelaku tindak pidana korupsinya belum mengembalikan kerugian keuangan negara maka digunakan konsep nilai waktu dari uang dengan formula future worth. Karena pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi tersebut umumnya dilakukan setelah proses peradilan dimulai, maka perhitungan yang digunakan adalah perhitungan dengan formulation future worth. Mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin , meski pemerintah tidak dirugikan tapi masyarakat yang dirugikan ( tanggal 27 Februari 2015). Temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia menjelaskan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan disebabkan oleh niat kejahatan Kepala Desa, melainkan karena ketidakpahaman para Kepala Desa soal hukum ( eleven September 2015). Selain itu, berita yang menyeret Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa ( tanggal 6 Februari 2016). Dan Oknum Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa tengah, bernama Sutoto , resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015.

Indonesia Corruption Watch adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pemilihan kepala daerah langsung masih mengandung kekurangan. No. 32 tahun 2004 belum mengantisipasi kecurangan yang dilakukan incumbent saat mnggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ketika mencalonkan dirinya kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi menyetor Rp 984 juta ke kas negara dari hasil lelang barang rampasan dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Akumulasi dari masalah ini mengakibatkan masyarakat sulit mengontrol setiap partai politik dalam menetapkan perencanaan, penetapan program, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa publik, hingga perizinan atas atas dana yang berasal dari pihak ketiga.

Pidana penjara dilihat dari analisis ekonomi atas hukum pidana kurang sesuai. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam konteks ini pada kenyatannya memerlukan biaya sosial yang sangat tinggi , dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Biaya ini meliputi biaya langsung dari membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji pegawai-pegawai yang bertugas di penjara, dan biaya kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. Sedangkan izin adalah “sikap atau pernyataan meluluskan/mengabulkan dan tidak melarang”. Secara keseluruhan dapat diartikan urusan terkait kegiatan pengambilan hasil dari dalam bumi yang dilakukan dengan tidak mendapatkan pernyataan terkait untuk meluluskan/memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. four tahun 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya masing-masing”.

“Tentu itu angka terbesar perkara jenis korupsi politik yang ditangani KPK,” jelasnya. Yaitu perbuatan korupsi dan koruptor sebagai pencuri uang rakyat yang harus selalu dijadikan musuh bersama. Salah satu modus operandi membangun citra diri sebagai politikus dengan bebas melakukan hubungan transaksional illegal Kong4D bet Kecil JP besar. Kejadian seperti ini bisa dikatakan sebagai fenomena klientelisme, di mana keuntungan yang didapatkan oleh pendukung patron bersifat individualistik. Sebenarnya ini bukan hal baru dan menghebohkan dalam dunia politik, karena sudah membudaya sejak sebelum negara ini didirikan.

Inilah korupsi politik, yang pada umumnya terjadi saat penetapan keputusan di tingkatan tertinggi sistem politik sebuah negara. Kedua, mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memecat anggota maupun pengurus yang terjerat kasus korupsi. [newline]Ketiga, bagi pejabat publik melakukan pelaporan dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , secara berkala. LHKPN diharapkan ke depan, tidak hanya dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Tapi, LKHPN juga dilaporkan secara berkala setiap tahunnya selama masa jabatanya tersebut. Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau ”extra odd crime”, sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai ”beyond the law” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas , baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan.

Politik Korupsi

Modus lain yaitu memaksakan proyek tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat padahal di balik itu ada kepentingan yang tersembunyi untuk kepentingan si pejabat atau untuk kepentingan jaringan politik yang ada di lingkungan pejabat politik. ”Konteks hukum dan sosial masyarakat kita ternyata menunjukkan ketiadaan masa jeda pencalonan kerabat. Itu dimanfaatkan untuk mendorong anggota keluarga yang sesungguhnya tak punya kapasitas untuk memimpin daerah dan sekadar menjadi alat bagi kepemimpinan pendahulunya untuk tetap berkuasa,” tutur Titi. Opsi lain, MK kembali membuka ruang pengujian atas aturan pencalonan dalam pilkada, khususnya yang terkait dengan politik kekerabatan.

Artidjo menyampaikan bahwa sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa . Dalam kejahatan HAM yang dikualifikasikan sebagai additional ordinary crime menjadi tanggung jawab negara untuk mengadilinya karena masuk dalam domain musuh seluruh umat manusia. “Ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang penuhi panggilan KPK,” kata Anies. Hal ini menurut Anies dalam rangka untuk ikut serta memastikan tata kelola pemerintahan agar berjalan dengan baik.

Anies berharap dengan kedatangannya bisa membantu para petugas lembaga antikorupsi tersebut untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan tanah Munjul ini. Kita juga mengandalkan peran kaum muda untuk mampu mengembangkan cara berpolitik yang cerdas dan sekaligus berintegritas. Tidak cukup cerdas saja, karena hal itu bisa melahirkan para politisi predator yang rakus, memangsa apa dan siapa saja. Tidak cukup berintegritas saja, karena hal itu bisa melahirkan politisi yang terkesan lugu dan mudah diplekotho. Jika kaum muda dapat mengembangkan cara berpolitik seperti ini, maka kita layak optimis bahwa politik akan melahirkan para negarawan.