Cegah Korupsi, Kpk Usulkan Agar Dana Partai Politik Ditingkatkan

Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Ketiga, yaitu melalui pendekatan penindakan tegas profesional dalam rangka penegakan hukum supaya setiap orang takut melakukan korupsi dan kalau masih terjadi korupsi maka harus mengembalikan seluruh kerugian negara dengan cara asset recovery dan perampasan harta milik para koruptor. Dengan ketiga strategi tersebut diharapkan pada suatu saat mimpi bersama ingin siap bebas dari korupsi dapat terwujud. “Kalau Indonesia bebas dari korupsi, maka Indonesia pasti akan sejahtera, pasti Indonesia akan cerdas, pasti Indonesia akan aman dan adil, dan pastinya lahirlah Indonesia membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Firli. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong terjadinya korupsi dikarenakan proses pemilan tersebut. Para kandidat akan mengupayakan untuk memperoleh uang yang dikeluarkanya saat pemilihan dengan cara yang tidak sah.

Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi terjadi korupsi politik, kata dia, penting bagi Kementerian Dalam Negeri mendorong transparan dan akuntabilitas parpol politik. Tindak pidana korupsi tidak terbatas hal-hal tersebut di atas, korupsi bisa meluas dalam berbagai bidang. Oleh karenanya, untuk mendapatkan solusi memberantas korupsi, para petugas perlu membedakan mana tindakan korupsi dan mana yang kriminal murni. Perlu diketahui dampak jangka pangjang korupsi selain kerugian negara ialah masyarakat menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang. Baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Meski begitu, persoalan korupsi politik disebutnya bukan merupakan ranahnya sebagai hakim. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu dibenahi dalam sistem politik Indonesia. Partai Nasdem akan mengikuti penegakan hukum yang berlaku, kata dia. Setiap kader berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan siap dengan segala konsekuensinya apabila melanggar, seperti pengajuan pengunduran diri dan berhenti dari semua jabatan di partai.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor inside dan eksternal. Faktor inner didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.

Politik Korupsi

Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat” yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat” sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.

“Yang mampu membeli pengaruh orang yang berkuasa atau yang memiliki akses untuk mempengaruhi pejabat tersebut. Perlu digarisbawahi, fenomena kekuatan ekonomi dan pemerintah akan menjadi State Capture yang meruntuhkan demokrasi ekonomi dan menjauhkan dari keadilan sosial sebagai salah satu sila dalam Pancasila”, tegasnya. Insentif bisa berupa reputasi dan kredibilitas seseorang dan ini modal utama bagi pengembangan karir, terlebih bagi orang muda. Tidak melakukan korupsi politik juga bisa kita anggap Kong4D Bet kecil, Berbayar besar uang tunai permainan Pragmatic Play, PGs, Joker sebagai insentif karena kita berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Insentif juga bisa dimaknai dalam konteks relijiusitas, terkait dengan pahala dan surga di kehidupan akherat nanti. Berdasarkan hal tersebut, maka teori analisis ekonomi terhadap hukum memiliki fokus terhadap cara bekerja sistem ekonomi berdasarkan perspektif hukum dan perilaku yang didasarkan kepada pilihan rasional karena adanya sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah.

Menjadi menarik karena praktik klientelisme kontemporer dilakukan secara terang-terangan dan dibalut hal-hal berbau populis agar mengurangi penolakan publik. Nah, kasus Juliari ini dianggap telah menjadi preseden buruk tidak hanya PDIP. Belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, KPK. Edhy, adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional. Masyarakat Desa, dimana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholderyang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.